"Doesn't expecting the unexpected, make the unexpected expected!"
Senin, 12 November 2012
SUBBAB 3 KONSUMEN ADALAH RAJA
Sebuah bisnis sangat tergantung dengan konsumen. Namun demikian, para
pelaku bisnis juga harus menyadari bahwa umumnya konsumen tidak peduli
dan tidak mau tahu dengan masalah sehari-hari yang dialami oleh pelaku
bisnis karena yang ada di pikiran konsumen adalah apa yang meraka
butuhkan harus terpenuhi tanpa mau tahu bagaiman sulitnya memenuhi semua
keinginan konsumen tersebut. Atas dasar itulah kemudian muncul stigma
di masyarakat bahwa konsumen adalah raja.
Sudahkah budaya ”konsumen adalah raja” terjadi di negara kita ?
P.engertian Raja dalam arti ini diberi pelayanan yang baik, service yang
baik, yang lebih penting lagi membeli barang yang benar-benar sesuai
kualitas dengan garansi yang layak. Melayani dengan baik, pada umumnya
di jumpai tidak lebih dari kemampuan pelayan dalam berkomunikasi,
memikat pembeli untuk tertarik dan kemudian membeli produk tersebut.
Untuk memenuhi syarat ini biasaya pemilik akan menyeleksi
karyawan-karyawan yang unggul dalam komunikasi, dengan dipicu dengan
berbagai komisi. Misalnya penjualan melebihi target, akan diberi bonus
tambahan. Cara ini efektif memajukan strategi penjualan, jika mengejar
target dengan bujukan yang berlebihan dalam mengenalkan produk, cara ini
akan merugikan pembeli.
Berikut ini adalah hak yang sering dilanggar pelaku bisnis:
Bagaimana dengan sejarah awal mula munculnya gagasan hukum konsumen dan
berdirinya gerakan-gerakan perlindungan konsumen di Indonesia? Masalah
perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada dekade
1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973 (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,
2003: 15).
Ketika itu, gagasan perlindungan konsumen disampaikan secara luas kepada
masyarakat melalui bebagai kegiatan advokasi konsumen, seperti
pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media
konsumen. Ketika YLKI berdiri, kondisi politik bangsa Indonesia saat itu
masih dibayang-bayangi dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri.
Namun, seiring perkembangan waktu, gerakan perlindungan konsumen
(seperti yang dilakukan YLKI) dilakukan melalui koridor hukum yang
resmi, yaitu bagaimana memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau
konsumen (Yusuf Shofie, 2002: 28).
YLKI merupakan salah satu lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat (LPKSM) yang bisa dikatakan sebagai pelopor gerakan
perlindungan konsumen pertama di Tanah Air. Tujuan pendirian lembaga ini
adalah untuk membantu konsumen agar hak-haknya bisa terlindungi. Di
samping itu, tujuan YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis
konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga bisa melindungi
dirinya sendiri dan lingkungannya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, YLKI melakukan kegiatan (C. Tantri D. dan Sulastri, 1995: 9-15) sebagai berikut.
Bidang pendidikan.
Bidang penelitian.
Bidang penerbitan, warta konsumen, dan perpustakaan.
Bidang pengaduan.
Bidang umum dan keuangan.
Sebenarnya, didirikannya YLKI adalah sebagai bentuk keprihatinan
sekelompok ibu-ibu pada saat itu yang melihat perkembangan masyarakat
Indonesia yang lebih menyukai produkproduk luar negeri. Munculnya YLKI
tidak lepas dari kampanye “cinta produk dalam negeri” yang saat itu
kritis terhadap barang/ jasa yang tidak aman atau tidak sehat untuk
dikonsumsi. Upaya YLKI yang pertama adalah mendesak produsen susu kental
manis untuk mencantumkan label “Tidak Cocok untuk Bayi” dalam kemasan
susu kental manis, yang lebih banyak mengandung gula daripada susu.
Sebagai salah satu LPKSM, YLKI masih terus berkembang hingga kini dan
tetap menjadi pelopor gerakan perlindungan konsumen. Pihak konsumen yang
menginginkan adanya perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai
konsumen bisa meminta bantuan YLKI untuk melakukan upaya pendampingan
dan pembelaan hukum.
Setelah itu, sejak dekade 1980-an, gerakan atau perjuangan untuk
mewujudkan sebuah undang-undang tentang perlindungan konsumen (UUPK)
dilakukan selama bertahun-tahun. Pada masa Orde Baru, pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki greget besar untuk
mewujudkannya karena terbukti pengesahan Rancangan Undang-undang tentang
Perlindungan Konsumen (RUUPK) selalu ditunda.
Baru pada era reformasi, keinginan terwujudnya UUPK bisa terpenuhi. Pada
masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya pada tanggal 20 April 1999,
RUUPK secara resmi disahkan sebagai UUPK. Dengan adanya UUPK, jaminan
atas perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia diharapkan bisa
terpenuhi dengan baik. Masalah perlindungan konsumen kemudian
ditempatkan ke dalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen,
yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional.
Dalam Penjelasan UUPK, disebutkan bahwa keberadaan UU Perlindungan
Konsumen adalah dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk
melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen. Dengan kata lain, UU Perlindungan Konsumen merupakan “payung”
yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang
perlindungan konsumen.
Seiring perkembangan waktu, gerakan-gerakan konsumen banyak tumbuh dan
berkembang di Tanah Air. Lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat (LPKSM), sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak-hak
konsumen, menjamur di mana-mana. Tentunya, perkembangan tersebut patut
disambut secara positif.
Munculnya gerakan konsumen adalah untuk membangkitkan kesadaran kritis
konsumen secara kontinuitas. Kesadaran kritis ini tidak hanya
dimaksudkan untuk mendapatkan hak-hak konsumen, tapi juga dalam proses
pengambilan keputusan yang terkait tentang kepentingan konsumen, serta
berbagai keputusan yang terkait dengan kepentingan publik dan konsumen
yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Pengertian Bisnis
Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang
atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.
Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata
dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas,
ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan
pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.
Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk
melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual
diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada
konsumen.
Perangkat Hukum Indonesia
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya
adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta
mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang
dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia No. 3821
Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas
Indag Prop/Kab/Kota
Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
SUBBAB 1 HUBUNGAN PRODUSEN KONSUMEN
Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan
konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi,
sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Dalam ilmu
ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga yaitu
golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga
Produksi (RTP).
Rumah Tangga Konsumsi ialah kelompok masyarakat yang memakai barang dan
jasa, baik secara perorangan, atau keluarga atau organisasi masyarakat.
Tetapi kelompok rumah tangga konsumsi ini juga merupakan kelompok yang
memberikan beberapa faktor produksi:
Orang yang menyewakan tanah untuk keperluan perusahaan, pabrik, dan tempat kedudukan perusahaan.
Orang yang menyerahkan tenaga kerja untuk bekerja pada suatu perusahaan atau pabrik.
Orang yang menyertakan modal usaha untuk diusahakan.
Tenaga ahli dari masyarakat untuk perusahaan.
Sedangkan Rumah Tangga Produksi yang menerima faktor produksi (tanah,
tenaga kerja, modal, keahlian) dari masyarakat kemudian diolah dan
diorganisir agar menghasilkan barang dan jasa. Produksi (barang dan
jasa) itu dijual pada masyarakat sehingga memperoleh uang yang banyak
dari hasil penjualan itu.
Akibatnya, antara konsumen dan produsen tidak bisa dipisahkan, artinya
saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Jika perusahaan menghasilkan
suatu barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kalau
tidak, maka produksinya tidak akan laku dijual. Namun, jika produsennya
cukup pintar, mereka bahkan bisa menciptakan kebutuhan konsumen tersebut
dengan cara promosi dan iklan yang gencar. Sehingga kebutuhan konsumen
yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Cara tersebut disebut dengan
inovasi, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada atau menyempurnakan
yang sudah ada sehingga mempunyai fungsi yang lebih hebat lagi.
Pengertian Utilitirianisme
Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, yang berarti berguna,
bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering
disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (the greatest happiness
theory). Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali
dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill.
Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang
baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang
jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan
merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan
dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip
ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan.
Teori Tujuan Perbuatan Menurut
kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari
atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan,
baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah
dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan
oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar
mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada
kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang.
Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak
sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain.
Beberapa Ajaran Pokok
Seseorang hendaknya bertindak sedemikian rupa, sehingga memajukan kebahagiaan (kesenangan) terbesar dari sejumlah besar orang.
Tindakan
secara moral dapat dibenarkan jika ia menghasilkan lebih banyak
kebaikan daripada kejahatan, dibandingkan tindakan yang mungkin diambil
dalam situasi dan kondisi yang sama.
Secara umum, harkat atau nilai moral tindakan dinilai menurut kebaikan dan keburukan akibatnya.
Ajaran
bahwa prinsip kegunaan terbesar hendaknya menjadi kriteria dalam
perkara etis. Kriteria itu harus diterapkan pada konsekuensi-konsekuensi
yang timbul dari keputusan-keputusan etis.
Utilitarianisme Peraturan
Kriteria penilaian moral mendapatkan dasar pada ketaatan terhadap perilaku moral umum.
Tindakan
moral yang dibenarkan adalah tindakan yang didasarkan pada peraturan
moral yang menghasilkan akibat-akibat yang lebih baik.
Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno.
Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta
etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang
rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir.
Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang
melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai
untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata),
etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu
tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000).
2. PENGERTIAN BISNIS
Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu
organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya,
untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris
business, dari kata dasar busy yang berarti “sibuk” dalam konteks individu,
komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan
pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, dimana
kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan
profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari
sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang
mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini,
misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua
anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialistik, dimana
bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat
pekerja.
Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana
seseorang atau sekelompok orang sibuk melkakukan pekerjaan yang menghasilkan
keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya
— penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu
kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau
keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar
tertentu, misalnya “bisnis pertelevisian.” Penggunaan yang paling luas merujuk
pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.
Meskipun demikian, definisi “bisnis” yang tepat masih menjadi bahan perdebatan
hingga saat ini.
Definisi Bisnis Menurut Para Ahli :
Huat, T Chwee (1990)
Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang
menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang & jasa
dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi
barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat (bussinessis then simply a
system that produces goods and service to satisfy the needs of our society.
3. PENGERTIAN ETIKA DALAM BISNIS
Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan
kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu,
perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat
membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun
hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham,
masyarakat.
Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni
bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan
mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk
manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan
sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang
profesional.
4. PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Pengendalian diri
Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang
terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh
apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis
sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak
lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain
dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi
pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat
sekitarnya. Inilah etika bisnis yang “etis”.
Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk
terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan
informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan
untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan
budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.
Menciptakan persaingan yang sehat
Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk
meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan
yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku
bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya
perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan
sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan
yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.
Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong,
Koneksi, Kolusi dan Komisi)
Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap
seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan
korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis
ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.
Mampu menyatakan yang benar itu benar
Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak
wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa
dipenuhi, jangan menggunakan “katabelece” dari “koneksi” serta melakukan
“kongkalikong” dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk
mengadakan “kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.
Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan
pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah
Untuk menciptakan kondisi bisnis yang “kondusif”
harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan
pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha
lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada
antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan
kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.
Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki
terhadap apa yang telah
disepakati
Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak,
jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.
Perlu adanya sebagian etika bisnis yang
dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan
Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika
bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis
Info ini bisa membangkitkan nilai nasionalisme kita. Karena ternyata di tengah-tengah ‘kemirisan’ yang dihadapi terhadap bangsa ini. Ternyata Indonesia memiliki banyak sekali kelebihan yang sayang untuk dibiarkan begitu saja, tujuh di antara kelebihan itu yaitu:
1.Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan Terbesar di Dunia. Hal Yang Membanggakan Indonesia di Mata Dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni) . Disini ada 3 dari 6 pulau terbesar didunia, yaitu : Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia dgn luas 539.460 km2), Sumatera (473.606 km2) dan Papua (421.981 km2).
2.Indonesia Adalah Negara Maritim Terbesar di Dunia. Hal Yang Membanggakan Indonesia di Mata Dunia dengan perairan seluas 93 ribu km2 dan panjang pantai sekitar 81 ribu km2 atau hampir 25% panjang pantai di dunia.
3.Pulau Jawa Adalah Pulau Terpadat di Dunia. Hal Yang Membanggakan Indonesia di Mata Dunia Dimana Sekitar 60% Hampir Penduduk Indonesia (sekitar 130 jt jiwa) tinggal di pulau yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah RI. Indonesia merupakan Negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, dimana di Papua saja terdapat 270 suku.
4.Negara Dengan Bahasa Daerah Yang Terbanyak. Hal Yang Membanggakan Indonesia di Mata Dunia Yaitu, 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia walaupun bahasa daerah dengan jumlah pemakai terbanyak di Indonesia adalah bahasa Jawa.
5.Monumen Budha (Candi) Terbesar di Dunia. Hal Yang Membanggakan Indonesia di Mata Dunia adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah dengan tinggi 42 meter (10 tingkat) dan panjang relief lebih dari 1 km. Diperkirakan dibuat selama 40 tahun oleh Dinasti Syailendra pada masa kerajaan Mataram Kuno (750-850).
6.Tempat Ditemukannya Manusia Purba Tertua di Dunia. Hal yang membanggakan Indonesia di Mata Dunia yaitu : Pithecanthropus Erectus yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu.
7.Republik Indonesia adalah Negara Tua 727 Hal Yang Membanggakan Indonesia di Mata Dunia Lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. RI merupakan Negara ke 70 tertua di dunia.
Bahasa Indonesia adalah dialek baku Bahasa Melayu yang pokoknya berasal dari Bahasa Melayu Riau, hal ini sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah, "jang dinamakan 'Bahasa Indonesia' jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari 'Melajoe Riaoe', akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah ataoe dikoerangi menoeroet keperloean zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh rakjat di seloeroeh Indonesia; pembaharoean bahasa Melajoe hingga menjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia".
Bahasa Indonesia diresmikan pada kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan, maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Pendek kata, Bahasa Indonesia akan terus berkembang laksana berkembangnya zaman.
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 36. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa, sebagaimana disiratkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. “Kami berbahasa satu, Bahasa Indonesia”. Meski demikian, hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia yang benar-benar menggunakannya sebagai bahasa ibu dan bahasa persatuan. Dalam percakapan sehari-hari yang tidak resmi masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing sebagai bahasa ibu, seperti bahasa Bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bugis dan lain sebagainya.
Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai beberapa fungsi yang perlu dicermati, pertama bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara. kedua, ia adalah alat perhubungan bagi kepentingan roda pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya, Bahasa adopsi dari Bahasa Melayu ini merupakan alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Terakhir, bahasa yang bermula dari ejaan van Ovhuysen ini ialah bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan.
Fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan harus dilaksanakan dengan komprehensip sehingga lembaga pendidikan, dalam proses belajar-mengajarnya Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar dalam penyajian materi-materinya.
Berkaitan dengan hal ini, muncul fenomena menarik dan sebuah kekhawatiran dengan adanya Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI). Kekhawatiran segolongan masyarakat terhadap keberadaan dan eksistensi Bahasa Indonesia dalam SNBI muncul, sebab bahasa pengantar yang digunakan di Sekolah Nasional Berbasis Internasional dalam beberapa mata pelajaran adalah bahasa asing. Padahal kalau kembali ke fungsi Bahasa Indonesia, salah satunya adalah bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan.
Seiring dengan itu, munculnya Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI) menimbulkan kegalauan akan hilangnya Bahasa Indonesia di arena pelaku pendidikan. Para pelaku pendidikan akan selalu berkutat dalam bahasa Internasional, sehingga bahasa warisan bangsa akan semakin lapuk dimakan rayap moderenisasi.
Pada dasarnya Kekhawatiran seperti itu adalah hal yang biasa, namun jika desas-desus ini terus bergulir mengikuti perkembangan zaman, maka secara otomatis akan menimbulkan virus-virus yang bisa menciptakan jurang pemisah antara SNBI dengan sekolah non SNBI. Orang tua akan merasa bimbang menitipkan anak mereka. Ada rasa ragu diantara memilih menjaga budaya bangsa dengan mengikuti tren moderenisasi bahasa. Para orang tua akan dilema menentukan posisi dalam masalah tersebut.
Sebenarnya, adanya Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI) tidak perlu memunculkan kekhawatiran akan hilangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Hal ini karena penggunaan bahasa asing sebagai pengantar tidak diterapkan pada semua mata pelajaran. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di SNBI hanya diterapkan pada beberapa mata pelajaran. Memang, intensitas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses KBM akan menjadi berkurang. Hal itu bisa disiasati dengan lebih mengefektifkan proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran lebih banyak diarahkan kepada hal-hal yang bersifat terapan praktis bukan hal-hal yang bersifat teoretis. Siswa lebih banyak dikondisikan pada pemakaian bahasa yang aplikatif tetapi sesuai dengan aturan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
sumber : http://rantautolang.blogspot.com/2011/03/esensi-bahasa-indonesia-dalam-dunia.html
